9 DPC Hanura Maluku Tolak Barnabas Orno
Ambon, indonesiatimur.co – Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Hanura Provinsi Maluku tahun 2025 telah menetapkan Barnabas Orno sebagai Ketua DPD Hanura Maluku periode 2025-2030, pada Sabtu (30/08/2025) di Hotel Pacific.
Namun sebelum penetapan, 9 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Maluku telah walk out dari ruang Musda, usai pembacaan surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang menunjuk Barnabas Nathaniel Orno sebagai Ketua DPD Hanura Maluku. Mereka kompak menyatakan ketidaksetujuan terhadap hasil Musda dan menuding adanya praktik tidak demokratis dalam proses pemilihan ketua.
Ketegangan ini dipicu oleh dugaan pengabaian hak suara DPC dan pemaksaan satu nama calon tunggal untuk diaklamasikan. Ketua DPC Hanura Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Hendrikus Serin, SH, dengan nada geram menyebut proses tersebut sebagai “rekayasa” yang jauh dari esensi musyawarah mufakat.
Menurutnya, demokrasi itu mufakat. Seharusnya, jika ada empat calon, semuanya diberi kesempatan untuk maju.
“Ini malah satu nama yang dipaksakan. Ini bukan aklamasi, ini rekayasa,” tegas Serin usai melakukan walk out.
Hendrik menambahkan, kerja-kerja politik Hanura di daerah sejatinya bertumpu pada DPC, bukan DPD.
Senada dengan Serin, Ketua DPC Hanura Kabupaten Maluku Tengah, Sulaiman Opier, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengklaim bahwa Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta, sebelumnya telah menyetujui empat nama calon. Namun, dalam Musda, hanya satu nama yang muncul.
“Ini jelas kebohongan politik. Jika empat nama sudah disahkan, kenapa hanya satu yang muncul? Kami menolak Musda ini dan akan membawa persoalan ini ke Dewan Kehormatan Partai,” tandas Opier.
Eric Angkie Ancam Pindah Partai
Situasi semakin memanas dengan pernyataan Ketua DPC Hanura Maluku Barat Daya, Eric Angkie, yang juga merupakan salah satu calon Ketua DPD Hanura Maluku. Eric tak hanya menolak hasil Musda, tetapi juga mengancam akan keluar dari Hanura dan bergabung dengan Partai Gerindra.
“Kalau ruang sanggah itu dibuka untuk kita menyampaikan aspirasi ke DPP melalui mahkamah partai, maka kita lakukan sampai mentok. Bahkan secara pribadi , saya memiliki keputusan pribadi politik. Jika harus keluar dari Partai Hanura, saya lebih memilih tergabung dengan Partai Gerindra. Kalaupun harus datang sujud kepada Pak Hendrik, saya akan datang. Saya tawarkan secupak kekuatan politik untuk bergabung dengan partai yang lagi berkuasa di republik ini. Semua orang ingin cari enak kan, saya kira begitu,” ujar Eric.
Sembilan DPC yang berang ini secara tegas menuntut agar hak suara mereka dihargai, musyawarah berjalan dengan prinsip adil dan demokratis, serta penetapan calon tidak dimonopoli dengan satu rekomendasi. Mereka berencana membawa persoalan ini ke Dewan Kehormatan Partai Hanura.
Mereka berharap, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, dapat turun tangan dan mendengarkan aspirasi DPC yang selama ini menjadi garda terdepan partai di daerah. Konflik internal ini menjadi ujian berat bagi soliditas Partai Hanura di Maluku menjelang Pemilu mendatang.
Sembilan DPC Hanura yang menolak keputusan DPP diantaranya, DPC Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kota Tual, Seram Bagian Timur, Kota Ambon, Kabupaten Buru, dan Buru Selatan.(it-02)
